PROFIL

Berangkat dari latar belakang bangsa maritim dengan potensi sumber daya hayati dan non hayati laut yang melimpah dan harapan pengembangan kualitas hidup masyarakat Indonesia yang tercermin dalam perubahan cara pandang masyarakat terhadap sumberdaya alam, dari cara pandang agraris ke maritim. Hal tersebut tentu saja membawa persoalan baru dalam usaha pemanfaatan sumber daya alam yang ada di laut. Namun, kompleksitas permasalahan pengelolaan sumber daya alam laut menjadi tantangan sekaligus peluang dalam upaya optimalisasi pengelolaan sumber daya alam laut di indonesia.

Beragam model pengelolaan sumber daya alam laut telah diterapkan di Indonesia dalam berbagai bentuk program yang diimplementasikan oleh lembaga pemerintah maupun Organisasi Non Pemerintah (ORNOP). Dan tidak sedikit program yang dikatakan berhasil membawa perubahan berarti dalam perbaikan kesejahteraan masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat nelayan yang hidup dan “menggantungkan lehernya” pada usaha pemanfaatan sumber daya hayati laut.

Sebagai sebuah kumpulan individu, lembaga yang akan dibentuk mutlak memiliki visi atau pandangan atau cita masa depan. Hal yang kemudian akan merupakan salah satu faktor dominan yang mempengaruhi kemana dan jalan apa yang akan ditempuh. Cita itu sendiri disusun berdasarkan minat dan kapasitas sumber daya manusia dan realitas kebutuhan pembangunan.

Membangun sebuah lembaga penelitian, pengkajian serta implementasi program di bidang kelautan merupakan ruang lingkup pergerakan lembaga yang akan dibentuk. Hal ini tak lepas dari :

Masih minimnya sumber daya data dan informasi bidang pesisir yang merupakan basis pengambilan kebijakan pembangunan yang relevan dengan kelestarian ekologis dan kebutuhan masyarakat secara umum. Yang menjadi catatan adalah bahwa data dan informasi senantiasa berubah menurut waktu dan perlakuan.

Pengurusan laut dan pesisir secara formal mendapatkan ruang dalam struktur pemerintahan yang memperlihatkan adanya pemacuan aktifitas eksplorasi dan konservasi laut dan pesisir. Imbas dari pemacuan tersebut adalah masih diperlukannya ide-ide segar mengingat bahwa belum optimalnya hasil implementasi program dibidang laut dan pesisir.

Masih belum optimalnya efek positif pembangunan kelautan memerlukan pengkajian dari sumber daya manusia yang memiliki minat dan kapasitas dalam bidang pesisir dan lautan. 

Trend kebijakan pembangunan yang menempatkan partisipasi masyarakat sebagai elemen utama yang berpengaruh terhadap kebijakan yang ditelorkan. Pemberlakuan otonomi daerah yang menempatkan kabupaten dan kotamadya sebagai ujung tombak substansial kebijakan termasuk dalam kategori issu ini.

Terlihat jelas kemudian bahwa masih banyak ruang yang memerlukan ide-ide brilian dan tangan-tangan terampil untuk mendorong pembangunan pada wilayah laut dan pesisir Indonesia. Karena tak dapat dipungkiri bahwa penataan pembangunan kelautan memerlukan motivasi dan profesionalisme keilmuan yang mumpuni.

Berangkat dari disiplin ilmu yang relevan dengan kebutuhan dan cita serta kentalnya keinginan untuk turut berpartisipasi aktif dalam melakukan pencerahan dalam konteks pembangunan kelautan bangsa ini maka lembaga NYPAH INDONESIA ini kemudian hadir dengan sebuah visi yaitu terciptanya stabilitas pembangunan yang berpihak pada peningkatan kesejahteraan rakyat di wilayah pesisir dan  pulau-pulau kecil dengan tetap mengacu pada prinsip pelestarian  sumber daya alam.

VISI

Terciptanya stabilitas pembangunan yang berpihak pada peningkatan kesejahteraan rakyat di wilayah pesisir dan  pulau-pulau kecil dengan tetap mengacu pada prinsip pelestarian  sumber daya alam”

MISI

Berdasarkan visi tersebut di atas maka misi yang diemban oleh lembaga ini adalah sebagai berikut :

• Berperan dalam penyediaan dan penataan data dan informasi sumber daya alam laut. 
• Melakukan kegiatan penelitian sebagai salah satu elemen fundamental dari sebuah kebijakan laut dan pesisir. 
• Berperan dalam kegiatan pengelolaan sumber daya laut dan pesisir dalam usaha pencapaian kelestarian sumber daya hayati dan non hayati. 
• Turut serta dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengelolaan laut dan pesisir Indonesia. 
• Melakukan pengkajian terhadap aktifitas pembangunan yang berhubungan dengan laut dan pesisir. 
• Membangun kemitraan dengan elemen masyarakat lainnya dalam mendorong optimalisasi pembangunan sektor Kelautan